Bengkulu – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal nasional dengan pendekatan ketat dan terukur. Namun, kebijakan ini juga memberi dampak signifikan bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu.
Wali Kota Akui Kondisi Dilematis
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengakui kondisi saat ini cukup dilematis. Kepala daerah, menurutnya, berada di posisi sulit: di satu sisi harus mengikuti arahan pemerintah pusat, namun di sisi lain tetap berkewajiban menunaikan janji politik kepada masyarakat.
“Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia,” ujar Dedy, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga : Kemenkum Bengkulu dan OJK bentuk Satgas Pengawasan Fidusia
Nasib Honorer Jadi Sorotan
Pemkot Bengkulu menghadapi persoalan berat terkait Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer. Pemerintah sebenarnya sudah lama mengusulkan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat proses pengangkatan belum maksimal.
“Memang dilematis. Di satu sisi saya sebagai wali kota ingin memberi ruang pekerjaan bagi teman-teman yang sudah lama honor untuk diangkat. Total termasuk dengan R3 dan R4 itu kurang lebih ada 3.500 orang,” jelas Dedy.
Ia menilai tenaga honorer sudah lama berkontribusi pada pelayanan publik di berbagai sektor. Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat memberikan solusi yang adil. Pemkot Bengkulu juga sudah menyampaikan kondisi ini secara resmi melalui surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pembangunan Tetap Jadi Prioritas
Meski anggaran mengalami pengetatan, Dedy menegaskan bahwa pembangunan di Kota Bengkulu tidak boleh berhenti. Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tetap menjaga porsi belanja pembangunan agar masyarakat tetap merasakan hasil nyata.
“Saya minta kepada Kepala BPKAD untuk anggaran pembangunan tetap tinggi,” tegasnya.
Program prioritas pembangunan di Bengkulu mencakup peningkatan jalan, perbaikan drainase, pemasangan lampu jalan, serta penguatan infrastruktur dasar lain yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Baca Juga : TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bengkulu Tengah
Upaya Meningkatkan PAD
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, Pemkot Bengkulu juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dedy menekankan pentingnya menggali potensi daerah dari berbagai sektor, mulai dari pajak, retribusi, hingga optimalisasi aset daerah.
“Kalau PAD bisa kita genjot, maka janji politik kepada masyarakat tetap bisa kita wujudkan meski dalam kondisi anggaran yang ketat,” tambahnya.
Tantangan Fiskal Daerah
Kebijakan efisiensi anggaran dari pusat diperkirakan akan memengaruhi ruang fiskal banyak daerah. Bagi Bengkulu, dilema ini menjadi ujian nyata bagaimana pemerintah daerah bisa menyeimbangkan kewajiban menjalankan program nasional sekaligus memenuhi kebutuhan dan janji politik di tingkat lokal.
